VISI MISI PMI KAB. MADIUN

VISI DAN MISI 

I.             VISI DAN MISI

A.     VISI

" TERWUJUDNYA PMI  YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS  SERTA BERGERAK BERSAMA MASYARAKAT”

 

PROFESIONAL

BEKERJA SESUAI STANDAR KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN, BAIK DALAM BERORGANISASI MAUPUN DALAM MEMBERIKAN  PELAYANANNYA, DAN MAMPU BERSAING DAN BEKERJA SESUAI STANDAR NILAI DAN NORMA YANG BERLAKU UNIVERSAL SERTA MENGUTAMAKAN PERHATIAN KEPADA KELOMPOK YANG PALING RENTAN.

 

BERINTEGRITAS

DALAM MELAKSANAKAN MANDATNYA PMI BERPEGANG TEGUH KEPADA PRINSIP-PRINSIP DASAR GERAKAN INTERNASIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH, KODE ETIK DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU SELURUH PELAYANAN PMI DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SELURUH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERMASUK KEPADA PENERIMA MANFAAT

 

BERGERAK BERSAMA  MASYARAKAT

BEKERJA UNTUK KEMANUSIAAN TANPA MENGESAMPINGKAN POTENSI YANG DIMILIKI MASYARAKAT, MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUPNYA.

 

B.      MISI

1. MEMELIHARA REPUTASI ORGANISASI PMI DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

2.  MENJADI ORGANISASI KEMANUSIAAN TERDEPAN YANG MEMBERIKAN LAYANAN BERKUALITAS KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR GERAKAN INTERNASIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH.

                3.     MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN KEMANDIRIAN ORGANISASI MELALUI KERJASAMA               STRATEGIS YANG BERKESINAMBUNGAN DENGAN PEMERINTAH, SWASTA, MITRA GERAKAN, MASYARAKAT, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DI SEMUA TINGKATAN PMI DENGAN MENGUTAMAKAN KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMERLUKAN BANTUAN.
PMI
PMI PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum berbentuk perhimpunan nasional untuk menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949 yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180) dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317).

Tidak ada komentar untuk "VISI MISI PMI KAB. MADIUN"